Yaman kembali terbakar, tetapi kali ini apinya tidak lagi terasa sebagai konflik yang jauh dari Indonesia. Pada Selasa, 11 Agustus 2026, kapal kargo MV Tihamah diserang ketika sedang lego jangkar di kawasan Bab al-Mandab, dekat Pulau Perim, Yaman. Serangan proyektil drone dan rudal balistik itu menghantam anjungan kapal yang membawa 11 anak buah kapal—terdiri dari 8 WN Pakistan dan 3 Warga Negara Indonesia (WNI). Tragedi ini menelan korban jiwa: empat awak kapal tewas di lokasi, termasuk tiga warga Pakistan dan satu pelaut Indonesia. Sementara itu, dua WNI lainnya yang selamat mengalami luka-luka—satu dirawat intensif di rumah sakit dan satu mengalami luka ringan. Situasi kian tragis ketika serangan susulan Houthi menghantam tim penyelamat Yaman dan menewaskan dua petugas evakuasi. Bagi Indonesia, satu fakta jauh lebih penting: seorang pelaut kita gugur dan dua lainnya terluka di salah satu titik paling strategis dalam perdagangan dunia.
Tragedi MV Tihamah mengubah cara kita seharusnya membaca perang Yaman. Selama ini Yaman mudah dipandang sebagai perang saudara yang rumit, jauh di Semenanjung Arab, dengan aktor-aktor yang namanya terasa asing bagi pembaca Indonesia. Namun ketika darah WNI tumpah di Bab al-Mandab, konflik tersebut tiba-tiba memiliki wajah Indonesia. Laut Merah bukan lagi sekadar ruang konflik antara Houthi, Saudi Arabia, Iran, Amerika Serikat, dan berbagai faksi Yaman; ia telah menjadi ruang tempat keselamatan pelaut Indonesia, perdagangan Asia, energi global, dan keamanan jalur pelayaran bertemu. Perang yang berlangsung ribuan kilometer dari Nusantara ini telah memindahkan biaya dan risikonya langsung kepada warga negara kita.
Perang Asimetris yang Menembus Batas Wilayah
Eskalasi Agustus 2026 memperlihatkan bahwa perang Yaman kembali memasuki fase yang jauh lebih aktif setelah relatif membeku sejak gencatan senjata 2022. Pada 9 Agustus, serangan Houthi menggunakan rudal balistik dan drone menghantam kota pelabuhan Mocha (Al-Makha) di pesisir Laut Merah. Serangan tersebut menunjukkan bahwa medan konflik kembali bergerak di darat, sementara serangan terhadap MV Tihamah dua hari kemudian memperlihatkan bagaimana eskalasi itu dengan cepat menyeberang ke jalur pelayaran internasional. Di sinilah Yaman menjadi sangat penting untuk memahami wajah perang abad ke-21.
Houthi tidak harus menguasai seluruh Yaman untuk menghasilkan efek strategis dunia; mereka cukup mempertahankan wilayah inti, jaringan logistik, kemampuan rudal dan drone, serta kapasitas untuk mengancam kapal yang melintas di chokepoint strategis. Dengan kekuatan material yang jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara yang mereka hadapi, Houthi dapat memaksa armada perang, sistem pertahanan udara, perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, dan perusahaan asuransi menghitung ulang risiko mereka. Inilah wajah sejati perang asimetris: aktor yang secara konvensional lebih lemah tidak perlu menghancurkan lawannya; ia cukup membuat biaya untuk mempertahankan sistem menjadi semakin mahal dan ketidakpastian menjadi semakin tinggi.
Dengan kata lain, keberhasilan perang asimetris tidak selalu diukur dari berapa banyak kapal yang berhasil ditenggelamkan atau berapa banyak wilayah yang berhasil direbut. Ukurannya dapat jauh lebih sederhana: apakah lawan masih bersedia menggunakan jalur tersebut dengan biaya dan risiko yang sama seperti sebelumnya? Jika jawabannya tidak, maka sebuah kelompok bersenjata yang jauh lebih kecil telah berhasil memengaruhi sistem global tanpa perlu memenangkan perang konvensional. Dalam konteks inilah ancaman Houthi menjadi penting, karena kekuatan mereka bukan semata-mata terletak pada kemampuan menghancurkan sasaran, tetapi pada kemampuan mengubah perilaku pihak lain. Ketika perusahaan pelayaran memilih rute yang lebih panjang mengelilingi Afrika, ketika armada perang harus dikerahkan, dan ketika perusahaan asuransi menaikkan premi risiko, maka sebuah konflik lokal telah berhasil memindahkan sebagian biaya perang ke sistem ekonomi global.
Dua Logika Keamanan: Washington dan Beijing
Perkembangan Laut Merah memperlihatkan dua logika strategis yang berbeda dalam menghadapi ancaman tersebut. Logika pertama adalah deterrence konvensional Amerika Serikat, yang bertumpu pada armada laut, kekuatan udara, pertahanan rudal, pengawasan, intelijen, dan kemampuan menyerang sasaran lawan. Keunggulan militer Amerika tentu sangat besar, tetapi Yaman memperlihatkan paradoks perang modern: keunggulan teknologi tidak otomatis menghasilkan kemenangan strategis apabila biaya pertahanan jauh lebih besar daripada biaya serangan lawan. Ketika sebuah drone atau rudal relatif murah dapat memaksa pengerahan kapal perang, sistem pertahanan udara, pesawat tempur, dan jaringan intelijen bernilai sangat besar, muncul apa yang disebut cost asymmetry. Houthi tidak perlu mengalahkan armada Amerika secara konvensional; mereka cukup membuat setiap upaya untuk menjamin keamanan pelayaran menjadi semakin mahal.
Di sisi lain, Tiongkok menawarkan logika yang berbeda: diplomasi, interdependensi ekonomi, dan multi-alignment, bukan aliansi militer formal. Beijing memiliki hubungan ekonomi yang sangat penting dengan Saudi Arabia, hubungan strategis dengan Iran, serta kepentingan langsung terhadap keamanan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa melalui Laut Merah. Hubungan Tiongkok dengan kedua rival regional itu menjadi semakin penting setelah Beijing memediasi pemulihan hubungan Saudi–Iran pada 2023. Dalam arsitektur Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Iran merupakan anggota penuh, sedangkan Saudi Arabia berada dalam jejaring organisasi sebagai mitra dialog. Karena itu, SCO tidak tepat dipahami sebagai “NATO versi Tiongkok”, melainkan sebagai salah satu ruang multipolar tempat negara-negara dengan kepentingan berbeda tetap dapat berinteraksi dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan diplomasi.
Pendekatan Tiongkok menjadi semakin menarik karena Beijing memiliki kepentingan langsung untuk menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan cenderung menggunakan hubungan ekonomi serta komunikasi politik sebagai instrumen stabilisasi. Amerika terutama berusaha mengamankan jalur dengan meningkatkan kemampuan deterrence, sementara Tiongkok berusaha memperluas ruang negosiasi dengan aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur tersebut. Karena itu, pertanyaan strategisnya bukan sekadar siapa yang lebih kuat antara Amerika dan Tiongkok, melainkan pendekatan mana yang lebih efektif dalam menghadapi perang asimetris. Washington memiliki kekuatan untuk menghukum, mencegat, dan menghancurkan sasaran lawan, sementara Beijing memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan aktor-aktor yang tidak selalu dapat dijangkau melalui struktur aliansi Barat.
Dalam konflik seperti Yaman, keduanya dapat berjalan berdampingan, tetapi menghasilkan konsekuensi geopolitik yang berbeda. Inilah yang membuat Laut Merah menjadi lebih dari sekadar medan konflik regional: ia juga menjadi laboratorium untuk menguji apakah keamanan abad ke-21 lebih efektif dibangun melalui superioritas militer atau melalui kombinasi interdependensi ekonomi, diplomasi, dan kemampuan membangun hubungan dengan berbagai pihak sekaligus.
Saudi Arabia dan Arsitektur Keamanan Ketiga
Di antara dua pendekatan tersebut, Arab Saudi mengambil jalannya sendiri. Riyadh tidak sedang memilih secara sederhana antara Washington dan Beijing, melainkan menjalankan strategic diversification: mempertahankan hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, memperdalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok, menjaga kanal diplomatik dengan Iran, dan pada saat yang sama membangun kemampuan deterrence regional sendiri. Momentum penting muncul pada 7 Agustus 2026 ketika Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defence Agreement. Kesepakatan itu menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Meski demikian, pakta tersebut belum dapat disamakan dengan mekanisme pertahanan kolektif NATO yang memiliki struktur operasional jauh lebih terintegrasi, sehingga lebih tepat dipahami sebagai embrio arsitektur deterrence regional daripada sebuah aliansi militer operasional penuh.
Justru karena itu, Mecca Pact menarik. Ia menunjukkan bahwa negara-negara regional mulai membangun deterrence yang lebih mandiri. Turki membawa industri pertahanan dan pengalaman militer; Pakistan membawa kapasitas militer besar, pengalaman operasional, dan bobot strategis sebagai negara bersenjata nuklir; sedangkan Saudi Arabia membawa sumber daya finansial, posisi geografis, infrastruktur energi, serta pengaruh politik yang besar di dunia Arab. Ketiganya tidak otomatis akan mengirim pasukan ke Yaman, tetapi keberadaan pakta tersebut mengubah kalkulasi tentang bagaimana ancaman terhadap Saudi Arabia atau kepentingan strategisnya dapat direspons. Bagi Houthi, setiap serangan terhadap kepentingan Saudi berpotensi memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar konfrontasi bilateral dengan Riyadh.
Di sinilah muncul tiga lapisan keamanan di Timur Tengah:
- Amerika Serikat tetap menjadi sumber utama deterrence militer eksternal;
- Tiongkok memperluas pengaruh melalui ekonomi, diplomasi, dan jaringan multipolar seperti SCO;
- Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan mulai membangun kemampuan deterrence regional melalui Mecca Pact.
Namun ini bukan tiga blok yang berdiri secara rapi dan saling berhadapan. Justru sebaliknya, terdapat banyak irisan di antara mereka: Saudi Arabia memiliki hubungan keamanan dengan Washington sekaligus hubungan ekonomi dengan Beijing; Pakistan merupakan anggota SCO sekaligus penandatangan Mecca Pact; Turki adalah anggota NATO tetapi juga memiliki hubungan strategis dengan Tiongkok dan Rusia. Inilah bentuk multipolaritas Timur Tengah yang sesungguhnya: bukan dunia yang terbagi menjadi dua kubu, melainkan dunia yang setiap aktornya memperbanyak pilihan strategis.
Tragedi MV Tihamah membuat irisan tersebut semakin menarik. Mayoritas korban jiwa di atas kapal tersebut merupakan warga negara Pakistan dan Indonesia. Bagi Islamabad, tragedi itu memiliki dimensi langsung terhadap keselamatan warganya, sementara bagi Indonesia, jatuhnya korban WNI membawa persoalan yang sama ke hadapan publik tanah air. Namun kedua negara tidak otomatis harus masuk ke perang Yaman. Yang berubah terlebih dahulu adalah kalkulasi kepentingan nasional masing-masing negara. Keselamatan pelaut, keamanan jalur perdagangan, kepentingan energi, dan perlindungan warga negara kini menjadi bagian dari pertimbangan strategis yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konflik di Laut Merah.
Yaman: Tiga Ruang Kekuasaan, Bukan Tiga Negara
Di dalam negeri, Yaman tidak dapat lagi dibaca sebagai konflik sederhana antara Houthi dan pemerintah. Peta kekuasaan jauh lebih cair. Wilayah inti Houthi berada di utara dan barat, termasuk Sana’a dan sebagian besar wilayah berpenduduk padat. Di sisi lain terdapat wilayah yang berada di bawah pemerintah yang diakui internasional dan berbagai kekuatan anti-Houthi, termasuk jaringan National Resistance Forces di pesisir barat. Sementara itu, kawasan Selatan tetap memiliki kekuatan politik dan sosial yang kuat dengan agenda historis mengenai masa depan Yaman Selatan.
Saya tidak lagi melihat Selatan sebagai “Zona STC” yang sepenuhnya terkonsolidasi. Perkembangan politik sepanjang 2026 justru menunjukkan bahwa struktur kekuasaan di Selatan tetap cair dan diperebutkan oleh berbagai aktor. Lebih tepat jika kita melihatnya sebagai ruang politik dan militer yang terfragmentasi, tempat pemerintah, jaringan lokal, kepentingan Saudi, dan warisan politik gerakan separatis saling berinteraksi.
Dengan demikian, Yaman 2026 lebih tepat dipahami sebagai tiga ruang kekuasaan dan kepentingan yang saling bertumpang tindih, bukan tiga negara de facto yang telah terbentuk. Houthi mempertahankan pusat kekuasaannya di utara; pemerintah dan berbagai pasukan anti-Houthi mempertahankan sejumlah wilayah tengah, timur, dan pesisir; sedangkan Selatan tetap menjadi arena perebutan pengaruh. Justru ketidakpastian inilah yang membuat Yaman begitu sulit ditundukkan secara militer. Dalam situasi seperti ini, kemenangan total menjadi semakin sulit dibayangkan karena setiap aktor tidak hanya berhadapan dengan musuh di depannya, tetapi juga dengan kepentingan aktor lokal dan kekuatan eksternal yang dapat mengubah keseimbangan setiap saat.
Tiga Skenario Yaman
Membaca dinamika Agustus 2026, saya melihat tiga skenario utama:
- Kebuntuan Terfortifikasi (Fortified Stalemate): Skenario ini masih merupakan proyeksi paling masuk akal. Houthi cukup kuat untuk mempertahankan wilayah inti mereka, sementara kekuatan anti-Houthi tidak memiliki kemampuan mudah untuk merebut Sana’a. Sebaliknya, Houthi juga menghadapi hambatan besar untuk menguasai seluruh wilayah energi dan kawasan Selatan. Jika kondisi tersebut bertahan, garis depan dapat kembali membeku, tetapi kali ini terdapat satu perbedaan penting: Bab al-Mandab telah menjadi bagian integral dari kalkulasi perang. Bahkan jika garis depan darat kembali relatif tenang, kemampuan Houthi mengganggu pelayaran dapat tetap menjadi instrumen tekanan.
- Tekanan Ekonomi dan Erosi Legitimasi Finansial: Jika pertempuran berkepanjangan kembali mengganggu wilayah energi seperti Marib, masalah Yaman tidak lagi hanya mengenai siapa yang menguasai wilayah, tetapi siapa yang mampu membiayai negara. Fragmentasi institusi, perebutan pendapatan energi, kerusakan infrastruktur, dan lemahnya kapasitas fiskal dapat semakin memperlemah pemerintahan yang diakui internasional. Dalam skenario seperti ini, Houthi tidak perlu memenangkan perang secara konvensional; mereka cukup membuat lawan tidak mampu mempertahankan biaya politik, ekonomi, dan militer dari perang yang berkepanjangan.
- Konsolidasi Politik Yaman Selatan: Eskalasi di utara dapat memberi ruang bagi berbagai aktor Selatan untuk memperkuat kontrol de facto atas Aden, Hadramaut, dan wilayah strategis lainnya. Namun ini tidak otomatis berarti deklarasi kemerdekaan. Masa depan Selatan sangat bergantung pada sikap Saudi Arabia, UEA, pemerintah Yaman, aktor lokal, serta kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap keamanan Laut Merah. Karena itu, kemungkinan yang lebih realistis dalam jangka pendek adalah konsolidasi kekuasaan de facto tanpa segera berubah menjadi pemisahan formal yang memperoleh pengakuan internasional.
Bab al-Mandab: Chokepoint yang Mengubah Harga Perang
Pada akhirnya, di sinilah seluruh persoalan Yaman bertemu. Bab al-Mandab adalah anomali strategis: sebuah chokepoint global yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh aktor non-negara yang bahkan tidak menguasai seluruh negara tempat chokepoint itu berada. Houthi tidak membutuhkan kapal induk, tidak membutuhkan angkatan laut yang setara dengan Amerika Serikat, dan tidak perlu menguasai seluruh garis pantai Yaman. Mereka hanya membutuhkan kemampuan yang cukup untuk membuat pemilik kapal, perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, perusahaan energi, dan perusahaan asuransi menghitung ulang risiko.
Serangan terhadap MV Tihamah pada 11 Agustus menjadi pengingat paling keras bahwa kemampuan tersebut bukan sekadar teori. Gugurnya pelaut Indonesia dan Pakistan serta dua personel penyelamat Yaman kembali menunjukkan bahwa keamanan Bab al-Mandab tidak dapat dipisahkan dari dinamika perang darat Yaman.
Karena itu, menganggap bahwa stabilisasi politik di darat Yaman akan secara otomatis mengembalikan keamanan maritim adalah sebuah kekeliruan strategis. Stabilitas darat tidak identik dengan keamanan laut. Selama kemampuan rudal, drone, jaringan intelijen, dan kapasitas untuk mengancam pelayaran tetap berada di tangan aktor yang bersedia menggunakannya, Bab al-Mandab akan tetap menjadi ruang strategis yang dapat mengubah biaya perang lokal menjadi tekanan ekonomi global. Perusahaan pelayaran tidak harus menghentikan seluruh lalu lintas untuk merasakan dampaknya; mereka cukup mengubah rute, menambah biaya pengamanan, membayar premi risiko yang lebih tinggi, atau memilih jalur yang lebih panjang. Pada titik itulah perang asimetris mencapai tujuan strategisnya: seorang aktor tidak perlu menghentikan sistem global; ia cukup membuat sistem tersebut kehilangan kepastian. Dan ketika kepastian hilang, biaya meningkat.
Ketika Yaman Menjadi Persoalan Indonesia
Bagi Indonesia, tragedi MV Tihamah seharusnya mengubah cara kita memandang Laut Merah. Bab al-Mandab bukan sekadar nama asing di peta Timur Tengah; ia adalah salah satu simpul yang menghubungkan Asia dengan Eropa, perdagangan global dengan energi, serta jalur pelayaran internasional dengan keselamatan para pelaut Indonesia. Ketika warga negara kita menjadi korban di sana, geopolitik yang selama ini kita baca sebagai pertarungan antara Amerika Serikat, Iran, Saudi Arabia, Tiongkok, dan Houthi tiba-tiba memiliki wajah Indonesia.
Jika konflik di salah satu chokepoint dunia mulai menelan korban warga negara Indonesia, maka Indonesia tidak lagi dapat memandang keamanan Laut Merah semata-mata sebagai urusan Timur Tengah. Namun kepentingan Indonesia juga tidak berarti harus diterjemahkan ke dalam pilihan untuk mengirim kapal perang atau masuk ke salah satu blok. Kepentingan Indonesia justru terletak pada kemampuan menjaga keselamatan warga negara, keamanan pelayaran, kepentingan perdagangan, dan ruang diplomasi tanpa terseret ke dalam konflik yang bukan milik kita.
Inilah pelajaran paling penting dari perang Yaman 2026. Sebuah negara yang terfragmentasi, miskin, dan tidak mampu mengendalikan seluruh teritorinya ternyata dapat memiliki daya tekan yang jauh melampaui ukuran kekuatan konvensionalnya. Kekuatan dalam perang abad ke-21 tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah, jumlah tank, kapal perang, atau besarnya anggaran pertahanan. Kekuatan juga ditentukan oleh kemampuan sebuah aktor untuk mengubah risiko, menaikkan biaya, dan memengaruhi kalkulasi lawannya jauh melampaui wilayah yang berada di bawah kendalinya. Yaman adalah salah satu contoh paling jelas dari realitas tersebut.
Perang ini mungkin terjadi di Yaman, tetapi tumbalnya mulai dibayar di luar Yaman. Salah satunya telah dibayar dengan darah seorang pelaut Indonesia. Selama ancaman asimetris di pesisir Laut Merah belum dapat diredam, Bab al-Mandab tidak boleh lagi diperlakukan dunia—termasuk Indonesia—sebagai jalur pelayaran yang aman. Inilah peringatan strategis yang sesungguhnya dari Laut Merah.