Oleh: Cholid [www.cholid.id]
Pengamat Strategi dan Geopolitik
Lawatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang didampingi jajaran menteri dan pejabat tingginya ke Uni Emirat Arab (UEA) pada 27 September menjadi penanda paling gamblang dari dinginnya kalkulasi diplomasi kontemporer.
Di balik pintu-pintu pertemuan tertutup di Abu Dhabi, kunjungan tingkat tinggi ini menyita perhatian kawasan menyusul laporan yang menyebut urgensi Israel untuk memastikan penegasan resmi dari pihak Emirat demi meredam spekulasi panas: tudingan bahwa kepemimpinan UEA sejatinya telah memberikan peringatan dini (early warning) kepada Netanyahu menjelang tragedi serangan 7 Oktober 2023.
Bagi Tel Aviv, membendung narasi tersebut di panggung politik domestik adalah keharusan; bagi Abu Dhabi, membuka ruang komunikasi langsung adalah cerminan dari komitmen untuk menjaga kanal keamanan tetap berfungsi tanpa tersandera badai opini publik.
Pertemuan diplomatik ini tak pelak kembali menyentakkan publik di dunia Arab dan Islam. Di tengah luka terbuka konflik yang membentang puluhan tahun dan sentimen solidaritas kemanusiaan, pemandangan para petinggi Israel disambut di salah satu ibu kota Teluk terpenting terasa sebagai anomali yang mencolok. Pertanyaan mendasarnya tetap sama: bagaimana kepemimpinan sebuah monarki Arab-Islam merasionalkan kemitraan strategis ini, dan ke mana perginya identitas primordial yang selama ini menyatukan dunia Arab?
Menjawab paradoks tersebut mengharuskan kita menyingkap tabir romantisisme politik dan membaca tatanan baru Timur Tengah melalui kacamata realpolitik: sebuah pergeseran doktrin di mana kalkulasi ketahanan rezim, integrasi pertahanan, dan ambisi geo-ekonomi telah melampaui paradigma diplomasi masa lalu.
Dari Konsensus Pan-Arab ke Doktrin Keamanan Negara
Untuk memahami posisi UEA hari ini, garis pembanding harus ditarik dari sejarahnya sendiri. Pada dekade 1970-an hingga 1990-an di bawah presiden pendirinya, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, kebijakan luar negeri UEA adalah manifestasi murni dari konsensus Arab dan pembelaan hak-hak Palestina. Komitmen itu bukan sekadar retorika; Abu Dhabi turut melancarkan embargo minyak 1973, memutus pasokan ke negara-negara penyokong Israel pasca-Perang Yom Kippur, dan mengucurkan bantuan filantropi serta pembangunan lebih dari 20 miliar dolar AS untuk Palestina.
Namun, gelombang Arab Spring pada 2011 merombak arsitektur tersebut secara radikal. Di bawah konsolidasi kepemimpinan Sheikh Mohammed bin Zayed (MbZ), UEA menanggalkan pendekatan lama yang berbasis mediasi pasif dan beralih ke doktrin keamanan negara (state-security approach) yang sangat asertif. Abu Dhabi memandang lanskap pasca-2011 bukan lagi pertarungan biner antara Arab versus Israel, melainkan ancaman eksistensial terhadap stabilitas kawasan yang dipicu oleh meluasnya gerakan Islam politik dan ekspansi pengaruh rival-rival regional. Dalam cetak biru kepemimpinan baru ini, kemitraan strategis dengan Israel diresmikan lewat Abraham Accords pada September 2020 sebagai pilar penyeimbang stabilitas nasional.
Logika Hard Power dan Kekosongan Payung Keamanan
Kemitraan Abu Dhabi dan Tel Aviv dibangun di atas fondasi pertahanan yang sangat pragmatis. Kedua negara menyadari adanya konvergensi ancaman militer serupa, mulai dari bahaya rudal balistik, serangan pesawat nirawak (drone), sabotase ranjau laut di jalur pelayaran energi, hingga ancaman siber.
Kebutuhan ini kian mendesak di tengah kekhawatiran kawasan atas keletihan intervensi Amerika Serikat (US fatigue) dan reorientasi prioritas Washington ke panggung Pasifik. Merasa payung keamanan AS kian bersyarat, UEA dan Israel memilih skema pembagian beban (burden-sharing). Melalui normalisasi, UEA tidak hanya membuka pintu akuisisi sistem pertahanan udara mutakhir Israel seperti rudal Barak dan sistem SPYDER untuk melindungi wilayah udaranya, tetapi juga menjalin manufaktur bersama—sebagaimana kolaborasi antara EDGE Group (UEA) dan Israel Aerospace Industries (IAI) dalam mengembangkan kapal patroli tanpa awak (unmanned surface vessels). Pertemuan tatap muka para pemimpin di Abu Dhabi pada dasarnya mengonfirmasi bahwa kedua negara berkepentingan menjaga jalur komando dan koordinasi intelijen tetap utuh di tengah turbulensi kawasan.
Rekonstruksi Identitas: Islam Kosmopolitan dan Geopolitik Ekonomi
Bagaimana dengan identitas ke-Araban dan keislamannya? Alih-alih merasa menanggalkannya, pengambil kebijakan UEA secara sistematis merekonstruksi narasi identitas tersebut. Abu Dhabi menolak narasi identitas keagamaan yang konfrontatif dan menggantinya dengan proyeksi soft power berupa Islam yang moderat, toleran, dan kosmopolitan.
Simbolisasi nilai ini tercermin dari dibukanya kompleks Abrahamic Family House di Abu Dhabi yang menaungi masjid, gereja, dan sinagoge secara berdampingan. Pada saat yang sama, UEA mereposisi citra dirinya di kancah internasional: bertransformasi dari citra militeristik “Sparta Kecil” (Little Sparta) menuju episentrum perdagangan dan inovasi teknologi berdaya saing global layaknya “Singapura Kecil” (Little Singapore).
Konektivitas ini terikat langsung dengan ambisi ekonomi maritim dan dirgantara. Melalui konglomerasi pelabuhan DP World, UEA menjajaki pengelolaan Pelabuhan Haifa dan rute logistik maritim Eilat–Jebel Ali, mempertemukan akses Teluk dengan koridor Mediterania dan Eropa. Di udara, pembagian koridor penerbangan timbal balik dan kesepakatan maskapai mempercepat rute transit lintas benua. Dalam ranah diplomasi, UEA berargumen bahwa normalisasi ini justru menjadi alat tawar yang menyelamatkan wilayah Tepi Barat dari rencana aneksasi sepihak Israel pada tahun 2020—sebuah justifikasi politik untuk mempertahankan martabat diplomasinya di hadapan dunia Arab.
Paradoks dan Kerapuhan di Atas Kertas
Kendati rasionalitas ekonomi dan pertahanan tampak kokoh di atas kertas meja perundingan, relasi bilateral ini memikul paradoks moral dan kerentanan politik yang tak terelakkan.
Abraham Accords merupakan proyek elitis dari atas ke bawah (top-down) yang dijalankan tanpa melibatkan konsensus publik. Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat kawasan Teluk terhadap normalisasi terus merosot drastis seiring berlarutnya penindasan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Kesenjangan hubungan antar-masyarakat (people-to-people) pun begitu timpang: gelombang pelancong Israel yang berlibur ke Dubai dan Abu Dhabi tidak pernah diimbangi oleh minat warga Teluk untuk melawat ke Tel Aviv.
Selain itu, kerja sama di ranah teknologi pengawasan—seperti keterlibatan perangkat intai Pegasus—menjadi bukti bahwa kemitraan ini kerap mengutamakan kontrol keamanan rezim di atas nilai-nilai hak asasi manusia. Di ranah diplomatik, volatilitas politik domestik sayap kanan di Israel yang ekspansionis senantiasa menjadi titik gesekan yang mengancam kredibilitas kepemimpinan UEA di mata publiknya sendiri.
Kesimpulan
Kunjungan tingkat tinggi pada 28 September di Abu Dhabi adalah potret telanjang dari geopolitik abad ke-21: pragmatisme teknokratis yang mengesampingkan beban sentimen demi menjaga arsitektur keamanan dan kepentingan politik para elite yang berkuasa. Bagi UEA, identitas Arab dan Islam tidak dihapus, melainkan diredefinisi agar selaras dengan tuntutan kelangsungan ekonomi dan perlindungan teritorial pasca-minyak.
Namun demikian, diplomasi yang dibangun di atas kesepakatan tertutup para penguasa akan selalu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Selama hak-hak mendasar bangsa Palestina dinafikan dan jurang antara kebijakan pemerintah dengan nurani masyarakat luas terus menganga, keakraban Abu Dhabi dan Tel Aviv akan tetap dicatat sebagai manuver berisiko tinggi: sebuah ikatan yang perkasa dalam pertukaran intelijen dan neraca dagang, namun terus dihantui oleh krisis legitimasi moral dan historis di panggung peradaban Arab-Islam.
*Artikel ini disusun dan disintesis dengan bantuan diskusi model kecerdasan buatan (AI) dan tanggung jawab penuh atas verifikasi data, interpretasi, dan redaksi akhir naskah berada di tangan penulis sendiri.
Referensi:
Vakil, S. & Quilliam, N. (2023). The Abraham Accords and Israel–UAE Normalization: Shaping a New Middle East. Chatham House. [https://www.chathamhouse.org/2023/03/abraham-accords-and-israel-uae-normalization]
Ulrichsen, K. C. (2017). Transformations in UAE’s Foreign Policy. Al Jazeera Centre for Studies. https://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/06/transformations-uae-foreign-policy-170608095838131.html]
Telci, İ. N. (2020). Israeli-Emirati Normalization and Strategic Cooperation in Maritime & Aviation. Al Jazeera Centre for Studies. [https://studies.aljazeera.net/en/analyses/israeli-emirati-normalization-and-strategic-cooperation-maritime-and-aviation-sectors]
Al Jazeera. (2026, 27 September). تقارير إسرائيلية: نتنياهو زار أبو ظبي [Laporan Israel: Netanyahu Mengunjungi Abu Dhabi: https://www.aljazeera.net/news/2026/9/27/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A