Oleh: Idham Cholid
Pemerhati Geopolitik dan Strategi
Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Mekkah pada 7 Agustus 2026 membuka lembaran baru dalam peta geopolitik Timur Tengah. Publik internasional menyambutnya dengan beragam analisis: apakah ini kelahiran kekuatan penyeimbang (counterbalance) baru untuk menandingi dominasi militer Israel dan memperluas otonomi dari pengaruh Amerika Serikat? Ataukah sebuah persekutuan strategis yang utamanya dirancang sebagai perisai kolektif untuk membentengi kawasan dari agresi fisik serta ancaman asimetris Iran di jalur vital seperti Selat Hormuz?
Namun, di tengah potensi besarnya sebagai perisai kawasan, lahirnya perjanjian ini tak terelakkan memicu skeptisisme publik, khususnya dari masyarakat Palestina. Asas dari keraguan ini berakar pada kenyataan bahwa fokus utama aliansi adalah keamanan rezim, stabilitas nasional, dan perlindungan aset strategis masing-masing negara, ketimbang pembebasan Palestina secara langsung.
Gagasan mengamankan alur petrodolar sebenarnya bukan hal baru; fondasi raksasa seperti Jalur Pipa Habshan–Fujairah (ADCOP) milik UEA dan East-West Pipeline milik Arab Saudi telah beroperasi bertahun-tahun sebelum krisis hari ini pecah. Namun, yang menyaksikan erupsi krisis saat ini adalah akselerasi yang mengerikan. Di bawah ancaman blokade dan hujan rudal Iran di Selat Hormuz, proyek-proyek perluasan kapasitas dan pembangunan jalur alternatif dikebut secara radikal.
Arab Saudi dan UEA menyuntikkan puluhan miliar dolar untuk mengekspansi pipa minyak darat, sementara Qatar mengalirkan dana fantastis hingga ratusan miliar dolar untuk mempercepat megaproyek perluasan gas alam (North Field) dan infrastruktur LNG darurat demi mengamankan pasokan energi global. Raksasa-raksasa petrodolar Teluk terbukti mampu mencairkan dana tanpa batas dalam hitungan hari ketika aset bisnis dan pundi-pundi ekonomi mereka terancam.
Di sinilah letak tragedi dan ironi yang sangat membakar rasa keadilan. Ketika kapital raksasa bernilai ribuan triliun rupiah dengan sangat mudah digelontorkan demi membentengi pipa gas, mengamankan kilang minyak, dan menjamin kelangsungan ekonomi rezim, bantuan serta kontribusi riil pemerintah negara-negara Teluk untuk menghentikan genosida rakyat Palestina tampak seperti tetesan air di tengah padang pasir.
Saudara seagama dan sesama bangsa Arab di Gaza dibiarkan bertahan hidup di bawah reruntuhan genosida tanpa akses air bersih, obat-obatan, maupun perlindungan politik yang konkrit. Bagi masyarakat luas, aliansi ini tampak begitu dingin dan pragmatis—sebuah panggung yang di dalamnya aliran komoditas dan nilai transaksi dianggap jauh lebih berharga daripada darah dan penderitaan saudara sekandungnya sendiri.
Namun, kalkulasi geopolitik realis menyisakan jawaban atas pertanyaan utama: mengapa keberadaan Palestina pada akhirnya justru menjadi benteng pertahanan bagi aliansi ini?
Jawabannya terletak pada dinamika sejarah kawasan yang tidak berjalan di ruang hampa. Di luar ancaman riil Iran terhadap fasilitas sipil dan energi Teluk, ada satu variabel pengubah permainan (game changer) lainnya: doktrin ekspansi Greater Israel (Israel Raya).
Ketika ambisi teritorial sayap kanan Israel terus didorong melampaui batas Gaza dan Tepi Barat hingga mengancam kedaulatan regional, ancaman tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai “masalah lokal Palestina”. Bagi Turki, Arab Saudi, dan Pakistan, pergerakan Israel yang tanpa kendali pada akhirnya akan menyentuh batas keamanan nasional mereka sendiri.
Dalam skenario inilah, keberadaan dan ketahanan rakyat Palestina di tanahnya secara otomatis bertransformasi menjadi benteng pertahanan terdepan (buffer zone) bagi aliansi tersebut. Suka atau tidak, mempertahankan eksistensi Palestina menjadi opsi paling strategis bagi ketiga negara untuk menahan agar gelombang ekspansi tidak membakar halaman rumah mereka sendiri.
Lantas, di mana posisi Indonesia yang berada jauh dari periferi konflik tersebut?
Meskipun terpisah jarak geografis yang jauh dari jantung konflik Timur Tengah, Indonesia memegang posisi yang tidak kalah krusial. Jika aliansi Saudi–Turki–Pakistan bertindak sebagai perisai militer di garis depan (frontline), maka Indonesia berkedudukan sebagai kedalaman strategis (strategic depth) dan benteng moril-ekonomi dari garis belakang. Melalui diplomasi bebas-aktif tanpa beban pakta militer, konsolidasi masyarakat sipil, kekuatan filantropi Islam, hingga penguatan Sistem Wakaf Global untuk rekonstruksi pascakonflik, Indonesia hadir mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh diplomasi pragmatis antar-negara.
Peran tersebut mungkin tidak mengoperasikan artileri militer di lapangan. Namun sejarah membuktikan bahwa daya tahan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh tebalnya baja senjata, melainkan oleh nafas solidaritas, keberlangsungan ekonomi, dan keteguhan moral yang terus menopangnya dari belakang.
Perjanjian Pertahanan Saudi–Turki–Pakistan mungkin lahir dari kalkulasi dingin keamanan rezim, perlindungan aset energi, dan stabilitas kawasan. Namun, dinamika geopolitik akan memaksa aliansi tersebut pada satu kesadaran yang mutlak: tidak akan pernah ada keamanan yang nyata dan hakiki di Timur Tengah selama Palestina terus dibiarkan menjadi medan genosida dan pembantaian.
Dan ketika kesadaran itu perlahan menagih pembuktiannya, Indonesia hadir dari garis belakang untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina tidak pernah padam sebagai amanat kemanusiaan yang menuntut keadilan sejati—bukan sekadar komoditas diplomasi sesaat.
Wallahu a’lam bish-shawab.