Oleh: Redaksi Cholid Insight
Perang modern sedang mengalami perubahan yang mungkin lebih besar daripada kemunculan tank pada Perang Dunia I atau senjata nuklir setelah Perang Dunia II. Laporan terbaru Center for European Policy Analysis (CEPA) dan UNITED24 Media menunjukkan bahwa platform kecerdasan buatan Avengers AI yang terintegrasi dalam sistem manajemen tempur DELTA kini memproses sekitar 75.000 siaran video drone setiap hari dan mampu mengenali sasaran hanya dalam 2,2 detik. Di medan perang modern, waktu pengambilan keputusan mulai diukur dalam hitungan algoritma, bukan lagi jam atau bahkan menit.
Perubahan ini bukan sekadar lompatan teknologi militer. Ia sedang mendefinisikan ulang apa yang disebut sebagai kekuatan negara.
Selama ini, ukuran pertahanan selalu identik dengan aset fisik. Negara berlomba membeli pesawat tempur, kapal perang, rudal, dan tank dengan keyakinan bahwa semakin besar persenjataan, semakin kuat pula daya tangkalnya. Logika itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi kini menjadi tidak lagi memadai.
Konflik di Ukraina memperlihatkan kenyataan baru. Drone murah yang dipadukan dengan kecerdasan buatan mampu menghancurkan kendaraan tempur bernilai jutaan dolar. Pada saat yang sama, sejumlah negara mulai menghadapi persoalan lain: stok rudal pencegat bernilai tinggi semakin cepat terkuras untuk menghadapi serangan drone berbiaya rendah. Yang sedang berubah bukan sekadar jenis senjatanya, melainkan cara perang menghasilkan keunggulan.
Di era perang algoritma, keunggulan tidak lagi lahir dari siapa yang memiliki platform paling mahal, melainkan dari siapa yang mampu mengubah data menjadi keputusan lebih cepat daripada lawannya.
Di sinilah Indonesia perlu membaca perubahan tersebut dengan cermat.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tetap membutuhkan modernisasi alutsista. Kehadiran pesawat tempur, kapal perang, radar, dan sistem pertahanan udara tetap menjadi syarat menjaga kedaulatan wilayah. Namun pertanyaan strategis hari ini bukan lagi berapa banyak alutsista yang berhasil dibeli, melainkan apakah seluruh alutsista itu mampu bekerja sebagai satu sistem yang utuh.
Modernisasi pertahanan tidak akan menghasilkan daya tangkal apabila radar, drone, kapal perang, pesawat tempur, satelit, dan pusat komando masih berjalan dalam ruang-ruang yang terpisah. Di era Network-Centric Warfare (NCW), seluruh komponen tersebut harus mampu bertukar data secara real time melalui standar interoperabilitas yang sama. Yang dibutuhkan bukan sekadar platform baru, melainkan sebuah ekosistem yang menyatukan seluruh informasi menjadi kesadaran situasional bagi setiap pengambil keputusan.
Tantangan berikutnya bahkan lebih mendasar.
Di era algoritma, ketergantungan tidak lagi hanya terjadi pada pembelian senjata. Ketergantungan dapat berpindah ke perangkat lunak, source code, sistem enkripsi, satelit, layanan komputasi, hingga kecerdasan buatan yang mengendalikan seluruh jaringan pertahanan. Sebuah negara dapat memiliki alutsista paling modern, tetapi apabila sistem digital yang menggerakkannya berada di luar kendalinya, sebagian kemampuan strategisnya ikut berada di tangan pihak lain.
Karena itu, pembangunan pertahanan Indonesia harus mulai bergeser dari sekadar modernisasi platform menuju pembangunan kedaulatan teknologi. Investasi pada kecerdasan buatan, keamanan siber, perangkat lunak pertahanan, sensor, satelit, dan sumber daya manusia tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap. Semuanya telah menjadi bagian dari daya tangkal nasional. Konsekuensinya, industri pertahanan dalam negeri harus diarahkan tidak hanya membangun platform fisik, tetapi juga mengembangkan perangkat lunak, sistem komando, dan teknologi siber nasional melalui kolaborasi yang erat dengan lembaga-lembaga strategis seperti BSSN dan Komando Siber TNI.
Perubahan ini juga menunjukkan bahwa perlombaan senjata tidak pernah benar-benar berakhir. Yang berubah hanyalah medan perlombaannya. Jika dahulu negara berlomba menguasai baja, kapal perang, dan rudal, kini mereka berlomba menguasai data, algoritma, dan jaringan digital. Perlombaan baru ini jauh lebih sunyi, tetapi dampaknya tidak kalah menentukan.
Indonesia tentu tidak harus ikut dalam perlombaan membeli teknologi paling mahal. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap investasi pertahanan memperbesar kemampuan nasional, bukan memperdalam ketergantungan teknologi kepada pihak lain.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bagi Indonesia bukanlah apakah kita memiliki pesawat tempur generasi terbaru atau drone dengan kecerdasan buatan paling canggih. Pertanyaan sesungguhnya adalah: ketika keputusan paling menentukan bagi pertahanan negara harus diambil, apakah keputusan itu lahir dari kemampuan yang benar-benar kita kuasai, atau dari algoritma yang kita gunakan tetapi tidak kita miliki? Sebab di abad ke-21, negara mungkin masih kehilangan wilayah karena invasi. Namun lebih dahulu dari itu, ia dapat kehilangan sebagian kedaulatannya ketika tidak lagi menguasai algoritma yang menentukan cara melihat, memahami, dan mengambil keputusan.